WEBSITE PRESIDENT

Jika berbicara tentang keamanan situs website, sepertinya keamanan situs-situs pemerintahan di Indonesia cukup sering dibobol. Sekalipun itu situs website milik Presiden SBY, karena apapun situsnya tergantung oleh adminnya dan siapapun pemilik situs tersebut tidak dapat menjamin keamanan dari situs tersebut.

      Meski menggunakan domain .info dan sudah dua kali dilumpuhkan peretas, situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beralamat di www.presidensby.info dirasa sudah cukup tangguh dan termasuk sulit dibobol. Namun nyatanya salah satu situs milik Presiden SBY itu tida bisa diakses seperti biasa karena ulah usil peretas yang mengaku sebagai Jember Hacker Team. Tapi ternyata itu bukanlah situs presidensby.info yang diacak-acak.

       Tetapi, memang logikanya makin banyak pengakses suatu situs, makin tinggi pula minat peretas untuk membobolnya, apalagi kalau itu situs pemerintahan musuh yang sering di deface  saat sedang ada konflik antar negara. Karena, biasanya situs yang dimiliki oleh pemerintah merupakan situs layanan masyarakat atau situs yang bermuatan politik sehingga lebih banyak pengaksesnya dan lebih banyak orang yang berkepentingan dengan layanan/jasa di situs ini dibanding dengan situs-situs  yang lainnya.

      Celakanya administrasi situs pemerintahan ini kebanyakan kurang diperhatikan dan pada umumnya mudah diretas (kecuali situs yang sengaja dibangun dengan alokasi biaya khusus untuk berkomunikasi dengan publik melalui dunia maya yang menurut pantauan Vaksincom dijaga dengan cukup baik, walaupun pada awal peluncurannya juga sempat dikerjai).

      Menurut I Made Wiryana, penggiat open source yang menjadi konsultan pembuatan website Presiden tersebut, pelaku tidak secara langsung menyerang situs presiden.info, melainkan menggempur Domain Name System (DNS) yang merujuk ke situs teresebut. Karena cara tersebut memang terbilang ampuh untuk menyerang situs-situs yang tergolong kuat, dan menurut praktisi keamanam internet dari Vaksincom, Alfons tanujaya, presidensby.com termasuk salah satu situs yang sulit dibobol. Karena domain .info itu adalah Top Level Domain yang kira-kira setara dengan Pandi (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia). Namun bukan tanpa celah, Alfons mengakui bahwa domain tersebut tidak betul-betul aman.

Sumber : http://inet.detik.com/read/2012/12/11/102738/2114979/1440/keamanan-lemah-situs-pemerintah-gampang-dibobol

SAMPAH SISA BANJIR

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa pengelolaan sampah sisa banjir menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan DKI. Namun, saat ini tugas itu masih dalam masa transisi dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Kebersihan.

"Nah, mungkin April sudah selesai lah sehingga Oktober, semua sungai sudah bisa terasa (tanpa sampah). Kalau sekarang kebanyakan, dibiarkan saja menumpuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Basuki mengatakan, saat ini Dinas Kebersihan kekurangan personel sehingga kegiatan pembersihan itu juga akan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan kelurahan serta kecamatan setempat. "Sampah itu terus kami tangani, memang kita perlu akui Dinas Kebersihan masih kekurangan orang. Semua sampah itu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Dinas Kebersihan. Tapi kalau ada sampah yang di sungai-sungai, kita minta Dinas PU bantu. Di kelurahan juga kita bayar pihak ketiga, makanya sebenarnya saat ini kita dalam tahap pembenahan," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Oleh karena itu, apabila ada jajaran atau pejabat Dinas Kebersihan eselon III dan IV yang tidak mau menurut kepada Kepala Dinas Kebersihan untuk menjalankan tugas, Basuki mengimbau untuk segera mengganti pegawai tersebut.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin mengatakan, dari catatan Dinas Kebersihan DKI selama 19-26 Januari 2013, sudah ada sekitar 38 ton sampah sisa banjir. Saat ini ada 19 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengurusi soal sampah di Jakarta. Sampah di taman, misalnya, dibersihkan oleh Dinas Pertamanan, sedangkan sampah di sungai ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum. Adapun sampah di rumah susun yang turut jadi tanggung jawab dari Dinas Perumahan DKI.

"Banyaknya yang mengurus ini, Pak Gubernur mencermati jadi kurang efektif, lalu mencanangkan integrasi pengamanan sampah, termasuk sampai di tingkat kelurahan ada seksi kebersihannya," kata Unu.

Persoalan integrasi ini akan dilakukan sekitar bulan April atau Juli mendatang. Jadi, pengelolaan sampah secara total akan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan akan ada peremajaan 150 truk sampah untuk mengelola sampah sisa banjir. "Kalau fasilitasnya sudah oke, transportasi (sampah) ke Bantar Gebang sudah oke, ya baru saya disalahkan. Masih enggak benar juga, copot Kadis-nya (kepala dinas, red)," katanya.

ROY SURYO

Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk menyelamatkan kemelut sepak bola nasional antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Namun, menurut Roy, opsi yang dia siapkan tak akan menggabungkan dua kepengurusan itu.

”Ada beberapa opsi yang disiapkan, tapi saya tak akan menyampaikan opsi penyatuan,” kata Roy di Gedung Menpora, Rabu, 16 Januari 2013. Opsi penyatuan, menurut Roy, terbukti telah gagal. “Daripada mundur lagi.”

Menurut Roy, persoalan dualisme kepengurusan di tubuh PSSI dan polemik antara PSSI dan KPSI harus dituntaskan dalam waktu secepatnya. Dia menyatakan sebelum 30 Maret 2013, Kemenpora sudah harus menemukan jalan ke luar.

Sejauh ini, Roy menyatakan hanya ada dua opsi yang mungkin dilaksanakan. “Kalau tidak dipilih satu, ya tidak pilih dua-duanya, dan itu artinya pembubaran.” Kalau ternyata akhirnya yang dipilih adalah pembubaran KPSI dan PSSI, pemerintah akan segera menyiapkan lembaga baru.

Meski begitu, Roy menyadari tindakan ini berisiko dianggap melanggar ketentuan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang melarang adanya intervensi pemerintah. “Andaikan ada ancaman, nanti akan kami diskusikan. Yang penting jangan sampai kita tak bisa ikut SEA Games.”

Kisruh PSSI dan KPSI yang tak berkesudahan berimbas pada penyiapkan skuad tim nasional untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia dan SEA Games. Pelatih tim nasional, Nilmaizar, kesulitan untuk menyusun daftar pemain. Sejumlah pemain yang berlaga pada liga di bawah naungan KPSI, misalnya, dilarang klub untuk bergabung dengan pemusatan pelatihan timnas yang ada di Medan.

sumber :  tehttp://www.tempo.co/topik/tokoh/887/Roy-Suryo

RSBI

Pola pembelajaran dan rekrutmen siswa di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak perlu dibubarkan. Hanya cara-cara diskriminasi pembiayaan. Itu memang harus segera ditanggung pemerintah, jangan dibebankan kepada masyarakat.

pola pembelajaran dan rekrutmen siswa RSBI sudah benar. Namun, kalau dibayar mahal oleh masyarakat dan orang kecil tidak kebagian, itu yang tidak benar.

Itu yang harus dirumuskan. Jadi, mudah-mudahan yang sekarang pola-pola RSBI jangan diubah, tapi kelakuan RSBI-nya dibubarkan.

Munculnya label RSBI menyebabkan masyarakat kecil yang memiliki potensi tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Akhirnya RSBI menjadi teror bagi warga miskin.

Terlihat jelas faktor diskriminasi , banyak orang tua yang tak memiliki uang batal memasukkan anaknya ke RSBI. Kecuali secara terang-terangan, ada sekian persen bagi warga tak mampu bisa ke RSBI. Tapi ini kan samar-samar walaupun ada,

Dengan pola pembelajaran dan pola rekrutmen ala RSBI, kata dia, dapat menjadikan murid-murid di Republik ini menjadi murid yang maju serta ketinggalan dari negara lain.

Sumber : http://m.tempo.co/read/news/2013/01/18/079455253/Pola-Belajar-RSBI-Diusulkan-Tak-Diubah